E-GOVERNMENT SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KINERJA
Pembaharuan berbagai kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi otonomi daerah, diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya daerah sehingga pada gilirinnya daerah dapat meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat dan melanjutkan kesinambungan pembangunan.
Penyelenggaraan otonomi daerah akan mendorong daerah menjadi pusat kegiatan pembangunan ekonomi dalam wadah NKRI. Namun keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi yang tersedia secara sinergi, serta adanya peran serta aktif dari masyarakat, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.
Disisi lain, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta memfasilitasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan kebijakan negara, sehingga pelayanan pemerintah kepada publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
Pemberian kewenangan otonomi daerah kepada daerah ( Kabupaten dan Kota ) didasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab,
Dengan demikian diharapkan berimplikasi pada :
1.Adanya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan yang diserahkan dengan kewenangan yang utuh mulai dari perencanaan
2.pelaksanaan,pengawasan,pengendalian dan evaluasi.
3.Adanya perwujudan tanggungjawab sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan tersebut berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, berjalannya proses demokrasi, dan mengupayakan terwujudnya keadilan dan pemerataan.
Dari implikasi tersebut, maka beban tugas dan volume kerja serta peranan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan semakin meningkat dan kompleks, seiring dengan derasnya arus informasi di berbagai bidang kegiatan pembangunan dan investasi.
Pemerintah akan sulit mewujudkan kinerja yang lebih baik apabila di dalam pengelolaannya hanya menggunakan cara – cara manual dan konvensional, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan pilihan yang tepat sebagai sarana bantu pengelolaan berbagai bidang kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai kinerja yang lebih baik.
Salah satu aplikasi dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pemerintahan adalah melalui penerapan elektronik government ( e-gov), sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis ( menggunakan ) elektronik dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik secara efektif dan efisien.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan , mencakup 2 ( dua ) aktivitas, yaitu :
1.Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2.Pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Dengan mengembangkan e-gov diharapkan meningkatnya kinerja setiap instansi pemerintah melalui perwujudan sistem dan mekanisme kerja yang benar – benar efektif dan efisien, baik dalam segi administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada publik. Selain dari pada itu, e-gov diharapkan pula dapat menghilangkan mata rantai pelayanan yang berbelit-belit dan menghapuskan ekonomi biaya tinggi,
sehingga pada gilirannya akan memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Pemerintah.
Afdhalirrijal / Perencana pertama
Pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara
Lhokseumawe, 13 Desember 2007.
